Wartakotamu.com Situbondo, Jawa Timur – Sabtu, 12 April 2025 — Suara bising polemik pemberitaan seputar THR dan kendaraan dinas (mobdin) kini mendominasi ruang publik Situbondo. Bukannya menjadi ruang dialog yang produktif, wacana ini justru membelah opini masyarakat dan memperkuat kesan adanya tarik menarik kepentingan antara media, birokrasi, dan aktor-aktor kekuasaan di daerah.
Sejumlah tokoh masyarakat dan para aktivis yang dikenal netral bahkan mulai mempertanyakan, apakah ini isu paling penting untuk Situbondo saat ini? Ataukah justru pengalihan dari permasalahan yang lebih substansial?
Suara Kritis dari Eko Febriyanto:
Eko Febriyanto, tokoh media lokal yang juga CEO PT Siti Jenar Group Multimedia dan Ketua Umum LSM Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran (SITI JENAR), memberikan pernyataan yang menyeimbangkan kritik dan refleksi. Ia menyebut bahwa media seharusnya hadir untuk menyampaikan informasi berimbang dan edukatif—bukan menjadi alat provokasi atau saluran konflik tersembunyi.
“Media memiliki kekuatan membentuk persepsi. Ketika kekuatan itu digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, maka kita sedang mengkhianati tanggung jawab publik,” tegas Eko.
Kebijakan Pemerintah: Simbol Efisiensi yang Perlu Diuji:
Terkait kebijakan penggantian mobdin dari Alphard ke Fortuner oleh pemerintahan Bupati Rio dan Wabup Ulfi, Eko mengapresiasi langkah itu sebagai bentuk efisiensi. Namun ia juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas kebijakan secara menyeluruh.
“Pengalihan dana untuk bantuan bencana itu langkah baik. Tapi pemerintah jangan cepat puas. Pertanyaannya, apakah semua sektor sudah efisien dan transparan? Publik ingin bukti, bukan hanya simbol,” katanya.
Media dan Oposisi: Kritik atau Agenda?;
Di sisi lain, Eko menyoroti kerasnya framing yang berkembang di media. Ia menyebut beberapa narasi telah menjurus pada spekulasi, bahkan mendekati agitasi. Pencatutan nama inisial, tuduhan soal pembagian THR, hingga insinuasi terhadap aktor birokrasi dinilai tidak sehat jika tanpa data.
“Kalau benar ada pembagian THR ilegal, buktikan. Jika hanya opini liar, itu bisa berbalik menjadi masalah hukum. Kita tak boleh membenarkan kebohongan hanya karena dibungkus kemarahan,” tukasnya.
Fenomena Lama dengan Gaya Baru:
Eko juga menengarai bahwa konflik ini tidak lepas dari sisa-sisa masa lalu—di mana terdapat dugaan relasi transaksional antara sebagian media dan pemangku kebijakan. Kini, saat sistem digeser menjadi berbasis kinerja, mereka yang merasa kehilangan akses bereaksi lewat opini keras.
“Mungkin ada kekecewaan dari yang dulu terbiasa di lingkaran kekuasaan. Tapi perubahan harus diterima, bukan dilawan dengan framing,” ungkap Eko.
Saatnya Situbondo Dewasa dalam Demokrasi:
Terlepas dari siapa benar dan salah, Eko menyerukan perlunya kedewasaan bersama dalam menyikapi situasi ini. Ia menegaskan bahwa Situbondo tidak akan naik kelas jika energi masyarakat terus tersedot dalam konflik elite dan wacana dangkal.
“Pemerintah harus terbuka terhadap kritik. Media juga harus jujur pada etika. Kita semua bertanggung jawab terhadap masa depan Situbondo. Sudahi narasi saling menjatuhkan,” ujarnya menutup pembicaraan.
Di tengah gegap gempita polemik THR dan mobdin, satu hal yang mungkin luput dari perhatian adalah harapan rakyat. Bukan pada Alphard atau Fortuner, bukan pula pada siapa dapat THR, melainkan pada janji perubahan dan kemajuan yang lebih terasa dan nyata pungkas Eko.
(Redaksi – Tim Siijenarnews Group Situbondo)
