SURABAYA, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026) – Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor kemaritiman nasional melalui agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Surabaya, Jalan Perak Timur Nomor 620, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya.
Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda strategis DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pelabuhan, pelayaran, galangan kapal, pengelolaan aset negara, hingga transportasi penyeberangan. Seluruh pembahasan diarahkan untuk memperkuat ekosistem maritim Indonesia sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.
Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi hari ketika rombongan Komisi VI DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3 Gate 5, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB. Selanjutnya, rombongan terbang menuju Surabaya menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-322 yang lepas landas pukul 08.50 WIB dan tiba di Bandar Udara Internasional Juanda pada pukul 10.25 WIB.
Setelah tiba di Surabaya, rombongan melakukan transit di VIP Room sebelum melaksanakan salat Jumat dan makan siang bersama. Seluruh agenda kemudian berlanjut menuju Kantor Pelindo Regional 3 sebagai lokasi utama pelaksanaan forum strategis yang menjadi inti dari kunjungan kerja tersebut.
Pada pukul 13.00 WIB, Komisi VI DPR RI menggelar forum pembahasan bertajuk “Peran Strategis BUMN dalam Pengembangan Transportasi Laut, Infrastruktur Pelabuhan serta Konsolidasi BUMN Galangan Kapal Dalam Mendukung Ekosistem Maritim Nasional.”
Tema tersebut mencerminkan perhatian serius DPR RI terhadap berbagai tantangan pembangunan sektor kemaritiman Indonesia. Pembahasan tidak hanya menyoroti peningkatan kualitas transportasi laut, tetapi juga modernisasi infrastruktur pelabuhan, penguatan industri galangan kapal nasional, hingga konsolidasi perusahaan-perusahaan BUMN agar mampu bekerja secara lebih terintegrasi dan efisien.
Forum ini turut menghadirkan jajaran pejabat tinggi dan pimpinan BUMN strategis yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan sektor maritim Indonesia. Hadir dalam pembahasan tersebut Eselon I Badan Pengelola BUMN, Managing Director PT Danantara Asset Management, Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero).
Kehadiran seluruh perusahaan pelat merah tersebut menunjukkan bahwa agenda yang dibahas tidak sekadar mengevaluasi kinerja masing-masing BUMN, melainkan juga membangun sinergi lintas perusahaan negara agar tercipta sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Komisi VI DPR RI menilai sinergi antar-BUMN menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat konektivitas antarpulau, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa, memperbesar efisiensi biaya logistik nasional, sekaligus membuka peluang investasi baru di sektor kemaritiman.
Selain itu, forum juga memberikan perhatian khusus terhadap proses konsolidasi BUMN galangan kapal nasional. Langkah tersebut dipandang penting untuk meningkatkan kapasitas produksi kapal dalam negeri, memperkuat industri maritim nasional, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk industri perkapalan luar negeri.
Dalam perspektif pembangunan nasional, penguatan industri galangan kapal tidak hanya berdampak terhadap sektor transportasi laut, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan industri manufaktur, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing industri nasional, hingga mendukung ketahanan logistik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Sebagai alat kelengkapan DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, persaingan usaha, koperasi, UMKM, standardisasi nasional, perlindungan konsumen, serta Badan Usaha Milik Negara, Komisi VI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan seluruh kebijakan pemerintah dan pengelolaan BUMN berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Oleh karena itu, kunjungan kerja reses ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor kemaritiman sekaligus menjadi sarana memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi terkini BUMN maritim, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Melalui forum tersebut diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan modern, peningkatan kualitas layanan transportasi laut, penguatan industri galangan kapal nasional, serta terciptanya kolaborasi yang lebih erat antar-BUMN dalam mendukung sistem logistik nasional yang semakin kompetitif di tingkat regional maupun global.
Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berakhir pada sore hari. Rombongan Komisi VI DPR RI kemudian kembali menuju Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-313 yang berangkat pukul 18.00 WIB dari Bandar Udara Internasional Juanda dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 Gate 5 pada pukul 19.40 WIB.
Kunjungan kerja ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan sektor kemaritiman tetap menjadi salah satu prioritas strategis nasional. Dengan memperkuat peran BUMN di bidang pelabuhan, pelayaran, galangan kapal, dan pengelolaan aset negara, diharapkan Indonesia mampu membangun sistem transportasi laut yang modern, memperkokoh konektivitas antardaerah, meningkatkan daya saing industri maritim, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
(Red/Tim)
