JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggaungkan komitmen kuat untuk memberantas segala bentuk korupsi yang masih menjadi penghambat pembangunan nasional. Dalam pidatonya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029, Senin (30/12/2024), di Kantor Bappenas, Presiden menyerukan aksi nyata melawan praktik korupsi demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran adalah bentuk perampokan terhadap uang rakyat. Kalau proyek nilainya Rp100 juta, ya jangan jadi Rp150 juta. Kebiasaan seperti ini harus kita hentikan!” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pejabat tinggi negara.
Untuk memerangi korupsi dalam birokrasi, Presiden mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government. Ia menekankan pentingnya penggunaan sistem yang transparan untuk menutup celah korupsi.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran anggaran. Aparat pemerintah sangat menentukan keberhasilan ini. Saya minta seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, bekerja sama menciptakan tata kelola yang bersih,” ujar Presiden.
Presiden juga menjadikan Musrenbangnas sebagai ajang refleksi bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah. Ia mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas negara.
“Gunakan forum ini untuk introspeksi dan membenahi diri. Pemerintahan yang bersih adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi. Ia menyoroti bahwa vonis yang terlalu ringan dapat melukai rasa keadilan masyarakat.
“Kerugian negara sudah jelas ratusan triliun, tapi hukumannya ringan. Ini tidak boleh terjadi lagi. Penegakan hukum harus mencerminkan rasa keadilan,” tandasnya.
