Wartakotamu.com Situbondo, Jawa Timur — Senin, 15 September 2025:Ratusan warga bersama LSM Siti Jenar mendatangi Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo. Mereka menuntut penutupan stockpile sawdust (serbuk kayu) di Banyuglugur yang dianggap mengancam kesehatan dan lingkungan, serta meminta evaluasi izin tambang SIPB yang selama ini diduga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Dalam orasi, Sumyadi Yatim Wiyono, tokoh warga setempat, menggambarkan bagaimana kehidupan mereka diganggu oleh tumpukan serbuk kayu yang terus menggunung.
“Kalau hujan, sawdust itu bau menyengat. Kalau kemarau, debunya masuk ke rumah, ke masjid, bahkan ke sawah. Bagaimana warga bisa hidup sehat dan tenang?” kata Sumyadi.
Lokasi stockpile yang berdekatan dengan rumah warga, tempat ibadah, serta lahan pertanian dianggap sebagai bukti nyata buruknya tata kelola lingkungan. Warga mengaku sering mengalami batuk, sesak napas, hingga gangguan kulit akibat debu halus yang beterbangan.
Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, menanggapi langsung tuntutan warga. Ia menjelaskan bahwa izin stockpile sawdust keluar melalui sistem OSS (Online Single Submission) nasional, sehingga Pemkab tidak memiliki kewenangan penuh untuk membatalkannya.
Namun, Wawan menegaskan bahwa Pemkab sudah menindaklanjuti keluhan warga. Tim gabungan dari DLH, Disperindag, dan Satpol PP telah turun dan memberikan rekomendasi kepada pengelola: membangun tembok pelindung, memasang jaring faranet, serta melakukan penyiraman serbuk kayu agar debu tidak beterbangan.
“Meski izin berlaku lima tahun, perlindungan masyarakat tetap prioritas kami. Kalau ada pelanggaran, bisa kami tindak sesuai aturan,” ujar Wawan.
Sementara Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto, menegaskan bahwa permasalahan stockpile sawdust hanyalah salah satu wajah dari lemahnya pengawasan terhadap aktivitas industri dan tambang di Situbondo.
Ia menuding adanya penyalahgunaan solar bersubsidi oleh oknum pengusaha, nihilnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kerusakan jalan akibat kendaraan pengangkut hasil industri.
“Masyarakat menderita karena polusi dan infrastruktur rusak, tapi daerah tidak dapat apa-apa. Malah APBD tergerus untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas industri,” ungkap Eko.
Andi Handoko, Wakil Ketua DPRD Situbondo, menemui massa dan berjanji lembaganya akan menindaklanjuti aspirasi. Menurutnya, DPRD harus turun ke lapangan terlebih dahulu sebelum mengambil sikap resmi.
“Kami akan cek langsung kondisi stockpile sawdust. Hasilnya akan dibawa ke rapat dewan agar ada tindak lanjut yang jelas,” tegas Andi.
Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, memastikan aksi berjalan tertib. Ia menegaskan penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga yang dilindungi undang-undang.
Meski angka kecelakaan lalu lintas di Situbondo relatif rendah dibanding daerah tetangga, Rezi mengakui kerusakan jalan akibat kendaraan berat memang nyata dan menjadi keluhan banyak warga.
“Soal perbaikan jalan adalah kewenangan Pemkab, tapi dari sisi keamanan kami tetap awasi arus kendaraan industri,” jelas Kapolres.
Di tengah tudingan miring di media sosial, Eko Febrianto menegaskan bahwa aksi ini tidak ada kaitannya dengan politik maupun pelantikan Satgas Anti Premanisme.
“Ini murni suara rakyat yang lelah dengan polusi dan kerusakan lingkungan. Jangan dipelintir seolah-olah ada kepentingan politik,” tegas Eko.
Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan tertib. Namun pesan mereka jelas: Pemkab dan DPRD harus berpihak kepada rakyat, bukan pada pengusaha yang merusak lingkungan.
Masyarakat berharap agar stockpile sawdust segera ditutup dan izin-izin bermasalah segera dievaluasi, demi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup warga Banyuglugur.
(Redaksi/Tim Liputan Siti Jenar Group Multimedia)
